Jakarta, Beritasatu.com Menkeu Beri Insentif Pemda Alokasikan 40% Anggaran untuk Produk Lokal. Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengalokasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk dalam negeri usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. “Menkeu melakukan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk

Bisnis.com, JAKARTA Laporan 115 Hari Tax Amnesty Jilid II Harta Orang Kaya Terungkap di Luar Negeri Rp 5,3 Triliun. Peserta program pengungkapan sukarela atau PPS melaporkan harta yang berada di luar negeri senilai Rp5,3 triliun dalam 115 hari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan data di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), hingga Senin (25/4/2022) atau

JAKARTA, KOMPAS.com Ternyata Tidak Semua Jual-Beli Kendaraan Bekas Kena PPN. Pemerintah RI resmi menerbitkan tentang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2022. Kebijakan ini merupakan salah satu turunan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku secara efektif mulai 1 April 2022, menggantikan PMK Nomor 79/PMK.03/2010. Direktur

E-SPT Bisa Dipakai sampai 30 April 2022 untuk Lapor SPT Tahunan PPh Badan, UMKM Termasuk. Penggunaa platform e-SPT untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan masih bisa berlanjut sampai 30 April 2022, sesuai dengan masa pelaporan SPT badan. Artinya, perpanjangan ini hanya berlaku untuk pengiriman formulir SPT 1771 dan SPT 1771$. Wajib

Bisnis.com, JAKARTA Simak Perbandingan Denda Pajak Normal dengan PPS. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut bahwa denda ketidakpatuhan pelaporan perpajakan akan lebih rendah jika wajib pajak terkait mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan pengampunan melalui program Tax Amnesty pada 2017 lalu. Program

Jakarta, 06/04/2022 Kemenkeu – Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penerbitannya, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan PMK ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait

KEMENTERIAN Keuangan merevisi ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri konstruksi tempat tinggal dan tempat usaha, menyusul kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Pemajakan hanya dikenakan atas kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.  Revisi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPh dan PPN atas layanan transaksi pada perusahaan teknologi finansial atau fintech. Aturan ini mulai berlaku 1 Mei mendatang.  Ketentuan pajak transaksi keuangan di fintech diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Beleid itu ditetapkan Sri

Faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur harus di-upload dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.Aturan ini tercantum dalam peraturan baru Dirjen Pajak mengenai e-faktur yakni PER-03/PJ/2022. Sesuai Pasal 18 ayat (1) perdirjen tersebut, e-faktur wajib di-upload ke DJP menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 bagi sejumlah barang ekspor maupun impor. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 membuat peraturan tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang berlaku mulai 1 April