Mencermati Reformasi Perpajakan di Indonesia. Indonesia melakukan pembaruan sistem perpajakan dengan keluarnya beberapa beleid perpajakan. Pada 1983 yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Perubahan itu sangat fundamental sehingga Ong Hok Ham (2002) seorang sejarawan dan cendekiawan Indonesia memberikan catatan tahun tersebut

Bisnis.com, JAKARTA PPS Sisa 10 Hari, Rp222 Triliun Harta Sudah Dilaporkan. Nilai harta bersih dari seluruh peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mencapai Rp222,9 triliun dalam 171 hari pelaksanaan program tersebut. Perolehannya jauh lebih kecil dari pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid pertama. PPS yang sisa 10 hari ini diharapkan memberikan kontribusi yang

Liputan6.com, Jakarta Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis akan Ditunda ke 2023. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka kemungkinan, pengenaan tarif mungkin akan ditunda hingga 2023 mendatang. Putusan penundaan ini didapatnya setelah memantau kondisi perekonomian saat ini. Pemerintah ingin mendorong proses pemulihan ekonomi, sembari melihat kemampuan daripada pelaku usaha hingga masyarakat. “Tampaknya daripada

Bisnis.com, JAKARTA Penerimaan Pajak Bertambah Rp4,2 Triliun per Bulan setelah Tarif PPN Naik. Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyebut terdapat penambahan penerimaan Rp 4,2 triliun dalam satu bulan setelah berlakunya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa berlakunya kenaikan tarif PPN akan menambah pundi

Jakarta, CNBC Indonesia. Diskon pajak segera berakhir, pemerintah memastikan tidak memperpanjang sederet insentif atau diskon pajak yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Hal ini mengingat seluruh sektor ekonomi telah beranjak pulih. “Sudah clear semua, sektornya sudah pulih semua kita bersyukur insentif sudah cukup,” jelas Kepala BKF Febrio Kacaribu saat ditemui di gedung DPR, Senin (13/6/2022).

Bisnis.com, JAKARTA Rasio Repatriasi PPS Kalah Jauh Dibanding Tax Amnesty MUC Tax Research menilai bahwa rasio harta yang masuk ke dalam negeri atau repatriasi melalui program pengungkapan sukarela atau PPS terbilang rendah, karena hanya 1,2 persen dari total harta peserta. Padahal, saat pelaksanaan tax amnesty jilid pertama, rasio harta repatriasi mencapai 13,5 persen. Berdasarkan data

Bisnis.com, JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan bahwa penerapan pajak karbon akan berlaku efektif pada 1 Juli 2022. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut implementasi pajak karbon berpotensi terlambat karena penyusunan aturan belum kunjung rampung. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa pajak karbon akan berlaku

Jakarta, CNBC Indonesia Masuk Dalam Kategori Ini? Selamat, Anda Bebas dari Pajak! Bagi Anda yang masuk dalam kategori ini, selamat bahwa Anda bebas dari pajak. Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan.Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikutip CNBC