+6231 99 257 990
-
Membedah Mekanisme Pajak Digital: SPP-TDLN vs. Pemungut PPN PMSE
- 5 November, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
No Comments
Seiring dengan masifnya pertumbuhan ekonomi digital lintas negara, pemerintah Indonesia terus menyempurnakan sistem administrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dua istilah yang kerap menjadi sorotan dalam ekosistem perpajakan digital saat ini adalah SPP-TDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri) dan Pemungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Meskipun sama-sama menyasar transaksi digital dari
-
Meluruskan Isu Pajak: Pemerintah Pastikan Transfer Antarbank Tidak Dikenakan PPN Otomatis
- 5 November, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Baru-baru ini, publik sempat dihebohkan oleh rumor yang menyebutkan bahwa aktivitas transfer antarbank serta perpindahan dana melalui dompet digital akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kekhawatiran tersebut mencuat seiring dengan perbincangan hangat mengenai aturan baru terkait sistem perpajakan digital. Menanggapi polemik yang beredar, pemerintah memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi agar tidak terjadi salah paham
-
Memahami Batas Waktu Berbeda dalam Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) 2026
- 29 October, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) 2026 hadir untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dalam meringankan beban sanksi perpajakan mereka. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tenggat waktu pemenuhan kewajiban dalam program ini tidak dipukul rata ke dalam satu tanggal yang sama. Berdasarkan Panduan Program PSA per 23 Oktober 2026, sebagian besar kewajiban memang
-
Mengenal Kode Billing Pajak Tambahan GMT di Coretax: Fungsi, Kategori, dan Pentingnya Bagi Perusahaan Multinasional
- 23 October, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Dalam upaya meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan global, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui fitur dalam sistem Coretax Tax Administration System. Salah satu pembaruan strategis yang hadir adalah penambahan kode jenis setoran atau kode billing khusus untuk Pajak Tambahan Minimum Global (Global Minimum Tax / GMT). Penyesuaian ini dirancang untuk memfasilitasi perusahaan multinasional yang
-
Uji Kompetensi vs Ujian Profesi Konsultan Pajak: Memahami Perbedaan dan Fungsinya
- 1 October, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026, proses pendaftaran dan pengajuan Izin Konsultan Pajak mewajibkan calon praktisi untuk memenuhi dua tahapan evaluasi yang berbeda. Banyak calon konsultan pajak menganggap kedua ujian ini sama atau tumpang tindih. Padahal, uji kompetensi dan ujian profesi memiliki fokus pengujian, penyelenggara, serta output dokumen yang saling melengkapi.
-
Navigasi Regulasi Transfer Pricing: Dari Payung Hukum Nasional hingga Pedoman Global
- 29 September, 2026
- Posted by:
- Category: Regulation, Tax Insight
Transaksi antar-pihak yang memiliki hubungan istimewa (affiliated transactions) memerlukan perhatian khusus dalam dunia perpajakan. Penentuan harga transfer atau transfer pricing pada dasarnya merujuk pada penetapan nilai atas transaksi barang, jasa, maupun harta tak berwujud antar-perusahaan dalam satu grup. Untuk memastikan seluruh transaksi berjalan transparan dan berlandaskan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle), otoritas
-
SP2DK Kini Dikirim Langsung ke Coretax: Hal yang Wajib Disiapkan dan Aturan Batas Waktunya
- 29 September, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggeser sistem pengawasan dan komunikasi perpajakan ke arah digitalisasi. Salah satu terobosan penting dalam sistem Coretax Tax Administration System adalah penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang kini dikirimkan secara langsung melalui akun Coretax Wajib Pajak. Bagi Anda para pelaku usaha maupun Wajib Pajak perorangan, memahami perubahan
-
Refleksi Kepemimpinan Purbaya: Rekam Jejak Kebijakan Pajak dan Stimulus Ekonomi dalam 1 Tahun Masa Jabatan
- 25 September, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan terbilang cukup singkat, yakni berlangsung sejak dilantik pada 8 September 2025 hingga posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Kendati hanya mengawal kas negara selama kurang lebih satu tahun, perjalanan kepemimpinannya diisi oleh berbagai keputusan penting yang menggabungkan intensifikasi penerimaan pajak dengan dorongan likuiditas bagi
-
Menuju Sistem Satu Pintu: Kemenkeu Siapkan Aturan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) Mulai 2027
- 25 September, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Perubahan signifikan akan segera mewarnai lanskap pelaporan keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menggodok aturan teknis terkait implementasi Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau yang dikenal juga dengan istilah Financial Reporting Single Window (FRSW). Sistem pelaporan keuangan terpadu ini ditargetkan dapat beroperasi penuh secara resmi pada tahun 2027. Apa Itu PBPK dan
