Salah satu insentif yang banyak ditunggu oleh Wajib Pajak adalah insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun. Insentif tersebut kini resmi diperpanjang melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 (PMK-6/2022). Insentif ini diberikan kembali sebagai upaya untuk lebih mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna

Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali berada di bawah tiga persen pada 2023. Sejak 2020 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diperbolehkan melakukan pelebaran defisit anggaran di atas tiga persen untuk menghadapi pandemi covid-19. “Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yakni postur di bawah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan mengenakan pajak terhadap fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor (natura). Semula, penghasilan natura ini bukan merupakan objek pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pajak natura bakal diimplementasi sebentar lagi. Kini, pemerintah tengah menyusun aturan turunan atas kebijakan yang tercantum dalam UU Harmonisasi

Seperti diketahui, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN akan naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memperkirakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen mulai April mendatang, akan berdampak terbatas terhadap inflasi. Seperti diketahui, sebagaimana diatur

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai harta bersih dari seluruh peserta program pengungkapan sukarela atau PPS mencapai Rp13,6 triliun dalam 45 hari pelaksanaan program tersebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Senin (14/2/2022) pukul 08.00 WIB, terdapat 12.934 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Dari jumlah itu, terbit 14.317 surat keterangan dari seluruh peserta,

Dalam melaporkan SPT, wajib pajak harus memerhatikan beberapa ketentuan agar laporan SPT dapat diterima otoritas pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat(7) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengenai ketentuan SPT dianggap tidak disampaikan. Aturan ini menjelaskan adanya 4 kondisi yang dapat membuat SPT wajib pajak dianggap tidak disampaikan, silakan dicek; 1.