Jakarta – Penyelesaian transaksi pertama penerbitan 2 seri Surat Utang Negara (SUN) khusus bagi Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dilaksanakan hari ini, Jumat (4/3/2022). Transaksi dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 melalui mekanisme Private Placement SUN dan diikuti oleh 4 (empat) Dealer Utama (DU) SUN yang menyampaikan penawaran pembelian mewakili 10

KOMPAS.com – Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Naiknya tarif PPN ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Merespons hal tersebut, Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen merupakan jalan tengah untuk menaikan pendapatan negara ditengah situasi pandemi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,48 triliun dari total pengungkapan harta Rp 23,97 triliun nilai harta bersih, pada Senin (7/3). Harta itu diungkap

Jakarta, CNBC Indonesia – Masa pelaporan masa pajak tahun 2021 bagi orang pribadi akan habis di akhir bulan ini. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Semua harta yang dimiliki atau diperoleh pada tahun lalu harus segera dilaporkan. Adapun harta yang dilaporkan tidak ada minimal

Salah satu insentif yang banyak ditunggu oleh Wajib Pajak adalah insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun. Insentif tersebut kini resmi diperpanjang melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 (PMK-6/2022). Insentif ini diberikan kembali sebagai upaya untuk lebih mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna

Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali berada di bawah tiga persen pada 2023. Sejak 2020 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diperbolehkan melakukan pelebaran defisit anggaran di atas tiga persen untuk menghadapi pandemi covid-19. “Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yakni postur di bawah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan mengenakan pajak terhadap fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor (natura). Semula, penghasilan natura ini bukan merupakan objek pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pajak natura bakal diimplementasi sebentar lagi. Kini, pemerintah tengah menyusun aturan turunan atas kebijakan yang tercantum dalam UU Harmonisasi