SETURUT penerbitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sejumlah tarif perpajakan mengalami penyesuaian. Mulai 1 April 2022, misalnya, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dipatok menjadi 11 persen, naik dari sebelumnya 10 persen.  Namun, UU HPP menyatakan pula dalam pasal yang sama bahwa tarif PPN masih bisa naik lagi menjadi 12

KOMPAS.com – Bagi seluruh pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang berstatus Wajib Pajak diharuskan melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak. Adapun pelaporan bisa dilakukan secara online ataupun offline. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, batas pelaporan SPT adalah tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, serta 30 April untuk Wajib Pajak Badan. Mengingat

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan terkait kenaikan tarif PPN, pemerintah diketahui tengah merumuskan regulasi yang mengakomodasi pengenaan pajak atas aset kripto sejalan dengan maraknya transaksi instrumen tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan skema pungutan tengah dibahas oleh otoritas perniagaan dan Badan

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menutup layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-SPT. Wajib Pajak diharapkan menggunakan cara lainnya. “DJP akan menutup permanen saluran pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan,” tulis pengumuman DItjen Pajak melalui media sosialnya, dikutip Senin

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengenaan pajak karbon tidak berarti pemerintah mengenakan pajak pada setiap kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon ini berlaku pada 1 April 2022 secara bertahap dan akan dimulai pada PLTU batu bara sebagai upaya untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan pajak karbon memang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon tetapi pemerintah

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 April 2022 menjadi 11 persen. Namun menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, tidak semua barang/jasa akan dikenakan pajak tersebut. “Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membenarkan adanya kenaikan PPN ini mulai bulan depan. Namun, ia memastikan tidak semua barang dan jasa akan dikenakan pajak. Menurutnya, ada beberapa barang