Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Artinya, ketika PKP menyerahkan suatu barang atau jasa kena pajak, PKP tersebut harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti ia telah memungut pajak dari konsumen yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Dalam

Bisnis.com , JAKARTA — Sebanyak 254 pemerintah daerah atau pemda telah menerima perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dalam optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan daerah. Penandatanganan kerja sama terbaru berlangsung di pekan ini, yakni antara 86 pemda dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hal tersebut

Liputan6.com, Jakarta – Kabar baru mengenai pengenaan pajak karbon di Indonesia. Setelah terunda beberapa kali, pajak karbon dijanjikan akan rilis sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali Nanrti. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menjelaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk menjalankan pajak karbon sebelum pertemuan G20 pada November 2022. Menurutnya, perlu persiapan

Liputan6.com, Jakarta Sampai dengan 31 Agustus 2022, pemerintah kumpulkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp8,2 triliun. Jumlah pajak tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,9 triliun setoran tahun 2021, dan Rp3,5 triliun setoran tahun 2022. Selain itu, pemerintah telah menunjuk 127 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN dengan 106 di

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengusulkan agar sektor batu bara dikenakan pajak 25 persen. Alasannya, demi mencegah anggaran subsidi BBM semakin membengkak. “Sektor batu bara dipajakin saja 25 persen minimum. Toh, mereka tanpa usaha apa-apa dapat durian runtuh (lonjakan harga komoditas),” ujarnya dalam diskusi virtual bersama CNNIndonesia.com, Jumat (9/9) malam. Faisal menilai pungutan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyampaikan secara umum masyarakat yang paham dan tidak paham mengenai pajak dan manfaatnya cukup berimbang. Hasil temuan tersebut disampaikan dalam Rilis Survei Nasional LSI, Minggu (4/9/2022). Berdasarkan data Lembaga Survei Indonesia (LSI), secara umum sebanyak 50 persen lebih responden paham akan pajak dan manfaat uang

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asia Inititative melangsungkan rangkaian The Second Asia Initiative Meeting alias rapat tingkat tinggi selama tiga hari yakni dari 31 Agustus dan berlangsung hingga 2 September. Pertemuan tersebut dihadiri tax comissioner atau pejabat pajak negara yang setingkat beserta staf dari negara-negara anggota yang kini telah berjumlah lima belas negara dan lima mitra perwakilan

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan mengklaim penerapan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja telah berjalan baik di sisi perpajakan. Alasannya, berbagai aturan turunan hal ini telah dirampungkan Kemenkeu. Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Seksama mengatakan, sisi perpajakan di UU Cipta Kerja ada 3 hal yang diatur. Yakni, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar target penerimaan pajak untuk 2023 harus dirancang dengan hati-hati dan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena risiko resesi global yang meningkat. “Serta tingkat harga komoditas yang menciptakan windfall revenue atau penerimaan yang berlebih dari penerimaan pajak yang kemungkinan akan mengalami penyesuaian pada 2023,” ucapnya dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak 1 April 2022, pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan pembebasan PPh final 0,5% bagi UMKM. “Kebijakan ini adalah implementasi UU HPP untuk memberikan asas keadilan dan