Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya menunda penerapan pajak karbon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerapan pajak karbon akan berlaku pada 2025. “Untuk merealisasikan komitmen menurunkan emisi gas rumah 2060 atau lebih cepat dan yang diterapkan awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi di tahun 2025,” jelas Airlangga dalam pembukaan Capital Market Summit

Badung, Gatra.com – Kelompok kerja Civil 20 (C20) di bidang Pajak dan Keuangan Berkelanjutan menyebut dunia tak banyak belajar dari pandemi Covid-19. Pasalnya, dunia saat ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan terkait dengan kapasitas keuangan berkelanjutan, pertumbuhan investasi energi bersih, serta pinjaman bank dan penjaminannya. “Keuangan berkelanjutan masih menjadi bagian kecil dari keuangan global, dan investasi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi insentif dan fasilitas perpajakan sebesar Rp15,3 triliun yang belum sesuai ketentuan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tersebut. “Kami sampaikan bahwa Kemenkeu dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah melakukan tindak

Liputan6.com, Jakarta – Analis menilai insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang berakhir pada 30 September 2022 akan berdampak terhadap kinerja emiten properti. Jika insentif tersebut tidak diperpanjang, berpotensi menekan kinerja emiten properti. Research Analyst Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, kinerja sektor properti akan tertekan jika insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP)  tidak

Semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan aplikasi e-SPT baru tersebut untuk membuat SPT masa PPN 1107 PUT sejak mulai berlakunya perdirjen baru tersebut. Perdirjen tersebut mulai berlaku pada masa pajak Oktober 2022. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada 14 September 2022 lalu menerbitkan Peraturan Dirjen

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak karena sudah berkontribusi dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Dia mengatakan kuatnya ekonomi Indonesia satunya dibuktikan dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.764,4 triliun atau tumbuh 49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) Lebih lanjut, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun terdiri

Liputan6.com, Jakarta Peran agen asuransi dalam mendukung perekonomian terus ditingkatkan melalui percepatan inklusi keuangan dan proteksi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga sumbangan penerimaan negara melalui pajak akan jasa para agen asuransi baik PPh maupun PPn. Founder PAAI (Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia), Wong Sandy Surya menyebutkan, sejak 2009 komisi agen asuransi dikenakan PPh 50 persen. Dan sejak April 2022,

Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji rencana penunjukkan e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Ia memastikan, arah kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah akan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan industri e-commerce nasional, termasuk bagi usaha mikro kecil menegah (UMKM). Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari

Bisnis.com, JAKARTA — Batas waktu pelaksanaan repatriasi program pengungkapan sukarela atau PPS tersisa satu pekan lagi. Wajib pajak yang menyatakan komitmen repatriasi harus segera menarik dananya ke dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak, batas waktu pelaksanaan repatriasi aset jatuh pada 30 September 2022. Artinya, terdapat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok Nuryadin Rahman, menyatakan seluruh anggota IKPI menginginkan dimulainya kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang sampai detik ini prosesnya mandek di DPR. Keinginan tersebut lanjut Nuryadin, bukan tanpa sebab, karena selain memang jumlah konsultan pajak di negeri ini masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan pegawai dirjen