Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh. Lalu apakah ini artinya mereka yang memiliki NIK otomatis menjadi wajib pajak dan membayar pajak? Staf

Bisnis.com, JAKARTA Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan rasio pajak atau tax ratio Indonesia memang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurutnya, tren rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal dalam beberapa tahun terakhir. “Rendahnya tax ratio masih menjadi tantangan yang utama. Oleh karena itu, optimalisasi pajak masih

Pemerintah sedang giat memompa aliran investasi ke dalam negeri. Investasi diharapkan turut menyemarakkan aktivitas ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran. Keran investasi yang terbuka lebar semestinya juga akan membawa dampak positif pada penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Pemerintah pun lantas menyiapkan beragam insentif agar investasi, baik dari investor asing

Bisnis.com, JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa implementasi pajak karbon tetap akan berlangsung pada tahun ini. Rencana implementasi itu telah mundur dua kali dari rencana awal, yang merupakan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam dialog Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable. Dialog itu berlangsung pada Kamis (14/7/2022)

Liputan6.com, Jakarta Seluruh negara anggota G20 menyoroti pelaksanaan transparansi pajak internasional. Ini berkaitan dengan standar transparansi pajak yang dipandang perlu untuk disepakati secara kolektif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap, ini berkaitan dengan dua pilar yang dibentuk G20 bersama The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Kedua pilar itu kembali menjadi sorotan dalam

Bisnis.com, JAKARTA Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan pemerintah menaikkan target penerimaan PPh Badan dalam perubahan APBN 2022 dari Rp185,14 triliun menjadi Rp257,37 triliun atau 39 persen dari target semula. “Karena PPh Badan kan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tahun ini lagi bagus-bagusnya, bahkan dari tahun kemarin bagus,” kata Suryo di

Jakarta, CNBC Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, sampai 30 Juni 2022, pemerintah berhasil mengantongi Rp 7,1 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari jasa perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan penerimaan pajak yang mencapai Rp 7,1 triliun tersebut berasal dari 97

Bisnis.com, JAKARTA Sri Mulyani Obral Insentif PNBP Lelang, Tarif Nol Persen. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengucurkan sejumlah insentif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang agar peminatnya, baik pembeli maupun penjual, dapat terus meningkat. Dengan insentif itu, tarif lelang bisa menjadi nol persen. Kepala Subdirektorat Kebijakan Lelang DJKN Diki Zenal Abidin menjelaskan bahwa insentif

Kemenkeu Kembangkan Aplikasi untuk Fasilitas KEK, Pengusaha Wajib Gunakan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengembangkan sistem aplikasi untuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Ini dilakukan lewat Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu. Pengembangan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan fasilitas KEK. Sekretaris LNSW Muhamad Lukman mengungkapkan, untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, kepabeanan, hingga cukai, badan usaha atau