Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak karena sudah berkontribusi dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Dia mengatakan kuatnya ekonomi Indonesia satunya dibuktikan dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.764,4 triliun atau tumbuh 49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) Lebih lanjut, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun terdiri

Liputan6.com, Jakarta Peran agen asuransi dalam mendukung perekonomian terus ditingkatkan melalui percepatan inklusi keuangan dan proteksi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga sumbangan penerimaan negara melalui pajak akan jasa para agen asuransi baik PPh maupun PPn. Founder PAAI (Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia), Wong Sandy Surya menyebutkan, sejak 2009 komisi agen asuransi dikenakan PPh 50 persen. Dan sejak April 2022,

Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji rencana penunjukkan e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Ia memastikan, arah kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah akan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan industri e-commerce nasional, termasuk bagi usaha mikro kecil menegah (UMKM). Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari

Bisnis.com, JAKARTA — Batas waktu pelaksanaan repatriasi program pengungkapan sukarela atau PPS tersisa satu pekan lagi. Wajib pajak yang menyatakan komitmen repatriasi harus segera menarik dananya ke dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak, batas waktu pelaksanaan repatriasi aset jatuh pada 30 September 2022. Artinya, terdapat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok Nuryadin Rahman, menyatakan seluruh anggota IKPI menginginkan dimulainya kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang sampai detik ini prosesnya mandek di DPR. Keinginan tersebut lanjut Nuryadin, bukan tanpa sebab, karena selain memang jumlah konsultan pajak di negeri ini masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan pegawai dirjen

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Artinya, ketika PKP menyerahkan suatu barang atau jasa kena pajak, PKP tersebut harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti ia telah memungut pajak dari konsumen yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Dalam

Bisnis.com , JAKARTA — Sebanyak 254 pemerintah daerah atau pemda telah menerima perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dalam optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan daerah. Penandatanganan kerja sama terbaru berlangsung di pekan ini, yakni antara 86 pemda dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hal tersebut

Liputan6.com, Jakarta – Kabar baru mengenai pengenaan pajak karbon di Indonesia. Setelah terunda beberapa kali, pajak karbon dijanjikan akan rilis sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali Nanrti. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menjelaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk menjalankan pajak karbon sebelum pertemuan G20 pada November 2022. Menurutnya, perlu persiapan

Liputan6.com, Jakarta Sampai dengan 31 Agustus 2022, pemerintah kumpulkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp8,2 triliun. Jumlah pajak tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,9 triliun setoran tahun 2021, dan Rp3,5 triliun setoran tahun 2022. Selain itu, pemerintah telah menunjuk 127 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN dengan 106 di

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengusulkan agar sektor batu bara dikenakan pajak 25 persen. Alasannya, demi mencegah anggaran subsidi BBM semakin membengkak. “Sektor batu bara dipajakin saja 25 persen minimum. Toh, mereka tanpa usaha apa-apa dapat durian runtuh (lonjakan harga komoditas),” ujarnya dalam diskusi virtual bersama CNNIndonesia.com, Jumat (9/9) malam. Faisal menilai pungutan