JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang Pemerintah mencapai Rp 7.420,47 triliun atau setara 39,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September 2022. Nilai utang itu naik Rp 183,86 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun di Agustus 2022. Kendati terjadi kenaikan, Kemenkeu menyebut peningkatan tersebut masih dalam batas aman karena

Sejumlah pakar ekonomi energi menilai positif langkah pemerintah untuk memberlakukan pajak ekspor atau bea keluar pada produk hasil hilirisasi seperti feronikel atau nickel pig iron (NPI) yang dianggap masih bernilai rendah. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah progresif sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi produk hasil hilirisasi komoditas tambang. Selain

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memeroleh pajak kripto sebesar Rp159,12 miliar hingga akhir September 2022 yang berupa pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aset kripto berlaku sejak 1 Mei 2022. Dalam waktu singkat, perolehan pajak dari transaksi dan keuntungan atasnya tercatat cukup besar. Pada Juni

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara), Donny Rahajoe mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi investor di Ibu Kota Nusantara. Badan Otorita IKN memiliki kewenangan khusus untuk memberikan kepastian investasi di Nusantara. Sehingga pengusaha mendapatkan kepastian hukum dari pintu khusus. Donny pun memastikan insentif khusus ini berbeda dengan pengusaha yang berinvestasi di wilayah

Penurunan batasan omzet PKP, apa pertimbangannya? Semangat reformasi perpajakan yang sedang dikobarkan oleh DJP diwujudkan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah perluasan basis pajak. Melalui penerbitan UU HPP, basis pajak PPN berusaha diperluas dengan mengurangi negative list objek PPN, penerapan PPN atas kripto, serta penerapan pajak baru berupa PPN final untuk UMKM. Sebelumnya, PPN Perdagangan Melalui

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya menunda penerapan pajak karbon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerapan pajak karbon akan berlaku pada 2025. “Untuk merealisasikan komitmen menurunkan emisi gas rumah 2060 atau lebih cepat dan yang diterapkan awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi di tahun 2025,” jelas Airlangga dalam pembukaan Capital Market Summit

Badung, Gatra.com – Kelompok kerja Civil 20 (C20) di bidang Pajak dan Keuangan Berkelanjutan menyebut dunia tak banyak belajar dari pandemi Covid-19. Pasalnya, dunia saat ini masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan terkait dengan kapasitas keuangan berkelanjutan, pertumbuhan investasi energi bersih, serta pinjaman bank dan penjaminannya. “Keuangan berkelanjutan masih menjadi bagian kecil dari keuangan global, dan investasi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi insentif dan fasilitas perpajakan sebesar Rp15,3 triliun yang belum sesuai ketentuan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tersebut. “Kami sampaikan bahwa Kemenkeu dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah melakukan tindak

Liputan6.com, Jakarta – Analis menilai insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang berakhir pada 30 September 2022 akan berdampak terhadap kinerja emiten properti. Jika insentif tersebut tidak diperpanjang, berpotensi menekan kinerja emiten properti. Research Analyst Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, kinerja sektor properti akan tertekan jika insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP)  tidak

Semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan aplikasi e-SPT baru tersebut untuk membuat SPT masa PPN 1107 PUT sejak mulai berlakunya perdirjen baru tersebut. Perdirjen tersebut mulai berlaku pada masa pajak Oktober 2022. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada 14 September 2022 lalu menerbitkan Peraturan Dirjen