Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan penerimaan pajak dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masih belum tampak mendekati target. Program pengungkapan sukarela atau PPS sudah selesai dan hanya menyumbang Rp61 triliun, sehingga sisanya harus bertumpu pada kinerja pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemerintah menargetkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat menambah penerimaan

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan stress test terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi gejolak ekonomi global yang kian dibayangi ketidakpastian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut diperintahkan Jokowi untuk menghadapi kondisi global yang tidak membaik saat ini.  “Tahun ini, Pak Presiden memerintahkan buat simulasi stress test untuk APBN,”

JAKARTA - Transfer Pricing (TP) merupakan suatu kebijakan penetapan harga transfer yang digunakan dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Umumnya TP ini dilakukan oleh perusahaan multinasional. Salil Goyal sebagai salah satu Partner Tax RSM Indonesia mengatakan, kendati TP adalah proses lumrah dalam kegiatan industri, tak jarang proses ini dimanipulasi dengan tujuan untuk mengalihkan

Jakarta, CNN Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi penerimaan pajak dari sektor komoditas di bawah Rp279 triliun pada 2023 atau tak setinggi proyeksi tahun ini.Untuk 2022, Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak dari sisi komoditas mencapai Rp279 triliun dan bea keluar dari sektor komoditas Rp48,9 triliun. “(Kenaikan penerimaan negara dari sisi komoditas) ini mungkin tidak akan

Bisnis.com, JAKARTA Kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen hanya menambah penerimaan senilai Rp13,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN, dari semula 10 persen menjadi 11 persen, berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Pada bulan pertama pemberlakuannya, tambahan pajak adalah Rp1,96 triliun, tetapi seiring waktu penambahannya terus meningkat. “Dampak dari penyesuaian PPN,

Jakarta, CNBC Indonesia Kementerian Keuangan mencatat sejak pemberlakuan pajak financial technology alias Fintech diterapkan pada Mei 2022, dalam kurun satu bulan negara sudah mengantongi Rp 73,08 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pajak fintech yang berhasil dikumpulkan terdiri dari pajak penghasilan (PPh) 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk

Jakarta, CNBC Indonesia Penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi tumbuh tinggi. Paling tinggi dialami oleh sektor pertambangan, karena faktor kenaikan harga komoditas. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, melaporkan realisasi penerimaan pajak per akhir Juni 2022 adalah Rp 868,3 triliun. Meroket 55,7% dibandingkan semester I-2021 dan sudah 58,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Bisnis.com, JAKARTA Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, program pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amenesty tidak dapat dilakukan berulang karena menciptakan mentalitas buruk bagi wajib pajak. Pernyataan ini menjawab hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia  pada periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan 1.246 sampel responden. “Permanent tax amnesty bisa

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022, sebagai bentuk dukungan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Insentif pajak yang diperpanjang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang berakhir pada 30 Juni 2022 melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi berdasarkan PMK-3/PMK.03/2022 yang

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh. Lalu apakah ini artinya mereka yang memiliki NIK otomatis menjadi wajib pajak dan membayar pajak? Staf