Fasilitas Perpajakan Kawasan Berikat. Masyarakat tentu sudah sering mendengar istilah fasilitas perpajakan di negeri ini, terutama dengan melimpahnya fasilitas dan insentif perpajakan di masa pandemi lalu. Fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah banyak macamnya, dan tak semua orang mengetahui semua fasilitas perpajakan yang ada di Indonesia. Salah satu fasilitas perpajakan adalah fasilitas perpajakan di Kawasan Berikat.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2022 berjalan lebih rendah dibanding tahun 2021. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto baru mencapai Rp 226 triliun per September 2022. Realisasi tersebut jauh di bawah total nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2021 yang sebesar Rp 859,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal informasi terkait gaji Rp5 juta yang kini kena pajak 5 persen. Benarkah demikian? Ditjen Pajak menegaskan bahwa tidak ada pemberlakuan tarif pajak penghasilan baru untuk wajib pajak berpenghasilan Rp5 juta per bulan atau secara akumulasi Rp60 juta per tahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai 115,6 persen dari target. Hal tersebut mendorong kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang defisitnya menjadi di bawah 3 persen. Dia menjelaskan bahwa penerimaan pajak sepanjang 2022 dimana hingga 31 Desember 2022, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.716,8 triliun. Kinerja

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari layanan teknologi finansial atau fintech telah mencapai Rp209,8 miliar, setelah pemungutannya berjalan lebih dari lima bulan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) mengatur bahwa pengenaan pajak terhadap fintech berlaku mulai 1 Mei 2022. Namun, pembayaran dan pelaporan pajaknya mulai berlangsung pada Juni 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan

Bisnis.com, JAKARTA – Desas-desus mengenai tidak terealisasinya pajak natura dalam waktu dekat mulai menghiasi warta pemberitaan. Maklum saja, hingga Desember 2022 atau 1 tahun pascadisahkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di dalamnya turut membahas pajak natura, pemerintah hingga saat ini belum juga merancang formulasi aturan teknis penerapan pajak natura. Setelah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara hingga Rp60 triliun pada 2022 dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen. Berdasarkan angka sementara, target itu belum tercapai. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memandatkan kenaikan tarif PPN secara

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Jokowi patok target perpajakan Rp2.021 triliun pada 2023. Di tengah ancaman risiko resesi global, target penerimaan perpajakan itu tumbuh double digit dibandingkan tahun ini. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan beleid yang diperoleh Bisnis, Perpres itu

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PP ini mengatur mengenai penyesuaian pengaturan Pajak Pertambahan Nilai

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM, sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajak atau UU HPP. Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Beleid itu merupakan aturan turunan