Jakarta, 06/04/2022 Kemenkeu – Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penerbitannya, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan PMK ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait

KEMENTERIAN Keuangan merevisi ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri konstruksi tempat tinggal dan tempat usaha, menyusul kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Pemajakan hanya dikenakan atas kegiatan membangun sendiri dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.  Revisi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPh dan PPN atas layanan transaksi pada perusahaan teknologi finansial atau fintech. Aturan ini mulai berlaku 1 Mei mendatang.  Ketentuan pajak transaksi keuangan di fintech diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Beleid itu ditetapkan Sri

Faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur harus di-upload dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.Aturan ini tercantum dalam peraturan baru Dirjen Pajak mengenai e-faktur yakni PER-03/PJ/2022. Sesuai Pasal 18 ayat (1) perdirjen tersebut, e-faktur wajib di-upload ke DJP menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 bagi sejumlah barang ekspor maupun impor. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 membuat peraturan tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang berlaku mulai 1 April

SETURUT penerbitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sejumlah tarif perpajakan mengalami penyesuaian. Mulai 1 April 2022, misalnya, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dipatok menjadi 11 persen, naik dari sebelumnya 10 persen.  Namun, UU HPP menyatakan pula dalam pasal yang sama bahwa tarif PPN masih bisa naik lagi menjadi 12

KOMPAS.com – Bagi seluruh pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang berstatus Wajib Pajak diharuskan melaporkan SPT Tahunan ke kantor pajak. Adapun pelaporan bisa dilakukan secara online ataupun offline. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, batas pelaporan SPT adalah tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, serta 30 April untuk Wajib Pajak Badan. Mengingat

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan terkait kenaikan tarif PPN, pemerintah diketahui tengah merumuskan regulasi yang mengakomodasi pengenaan pajak atas aset kripto sejalan dengan maraknya transaksi instrumen tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan skema pungutan tengah dibahas oleh otoritas perniagaan dan Badan

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menutup layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-SPT. Wajib Pajak diharapkan menggunakan cara lainnya. “DJP akan menutup permanen saluran pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan,” tulis pengumuman DItjen Pajak melalui media sosialnya, dikutip Senin

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengenaan pajak karbon tidak berarti pemerintah mengenakan pajak pada setiap kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon ini berlaku pada 1 April 2022 secara bertahap dan akan dimulai pada PLTU batu bara sebagai upaya untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan pajak karbon memang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon tetapi pemerintah