Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021. Dengan bergantinya tahun, sebagian aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 akan resmi berlaku. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) yang akan diterapkan per 1 Januari 2022. Seperti diketahui, pemerintah menempatkan satu lagi lapisan penghasilan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan optimistis, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 bisa mencapai 100%. Asal tahu saja, Ditjen Pajak mengklaim, per 13 Desember 2021, penerimaan pajak sudah melebihi 90% dari target penerimaan yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. “Per hari ini (13/12), penerimaan pajak sudah melebihi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberlakukan tarif pajak penghasilan atau PPh Badan 22 persen pada tahun depan. Tarif itu dinilai kompetitif dibandingkan dengan tarif negara-negara lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat tarif PPh Badan sebesar 22 persen mulai

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan kembali tersebut dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman. Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha” adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak

Jakarta, CNN Indonesia — Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.263 per dolar AS pada Selasa (23/11) pagi ini. Posisi ini melemah 14 poin atau 0,1 persen dari Rp14.249 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya. Di Asia, mayoritas mata uang terlihat loyo di hadapan dolar AS. Tercatat, peso Filipina melemah 0,09 persen, ringgit Malaysia melemah 0,05 persen,

Jakarta – Tahun depan menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta-hartanya yang belum dilaporkan. Pemerintah menggelar program yang beken disebut Tax Amnesty ini untuk harta-harta yang belum dilaporkan Kebijakan yang disebut pemerintah dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program PPS ini bagaikan menjadi tax amnesty jilid II

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah kabar yang beredar bahwa pihaknya akan memungut pajak atas seluruh fasilitas kantor yang diberikan kepada karyawan. “Sekarang semua fasilitas kantor dipajakin, katanya begitu, tapi itu salah,” katanya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11). Ia menerangkan tidak semua fasilitas kantor akan dikenakan pajak. Fasilitas yang dimaksud dapat