Bisnis.com, MALANG — Kembangkan aplikasi eBupot, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan wajib pajak dalam mengembangkan aplikasi eBupot 21/26 sehingga aplikasi tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Kembangkan aplikasi eBupot, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur III, Vincentius Sukamto, menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendengar langsung kebutuhan dan pengalaman pengguna

Jakarta, CNN Indonesia – Implementasi NIK menjadi NPWP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memundurkan jadwal implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor

Jakarta, CNN Indonesia – Cara mengajukan diskon PBB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 100 persen bagi pengusaha mulai 1 Januari 2024. Berikut cara mengajukan diskon PBB pengusaha. Aturan yang berlaku untuk pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023

Jakarta, CNN Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memundurkan jadwal implementasi NIK jadi NPWP dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi

Jakarta, CNN Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 100 persen bagi pengusaha mulai 1 Januari 2024. Berikut cara mengajukan diskon PBB pengusaha. Aturan yang berlaku untuk pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak 5 miliar rupiah. Resmi berlaku, insentif PPN DTP rumah dimana ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut seluruh insentif yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sifatnya ultimate alias paling maksimal di Indonesia.Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menyebut deretan insentif yang diberikan IKN diambil dari yang berlaku di daerah-daerah lain. Kemenkeu obral insentif spesial namun, pemerintah memberikan lebih besar lagi khusus

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tarif pajak usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebesar 0,5% masih tetap berlaku pada 2024.  Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen tetap berlaku bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. “Bagi Wajib

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan aturan terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atau bebas PPN rumah untuk sektor perumahan per November 2023 alias aturan bebas PPN rumah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Ditjen Pajak terapkan tarif efektif dimana akan mulai menerapkan sistem penghitungan baru untuk pajak bagi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.  Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan pengitungan baru tersebut menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER).  “InsyaAllah mulai Januari 2024 kami sudah menggunakan metodologi pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif