-
Cukai Naik di 2022, Pemerintah Bertekad Adakan Operasi Besar Rokok Ilegal
- 20 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
No Comments
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan melakukan operasi skala besar untuk menindak peredaran rokok ilegal, baik produksi dalam negeri maupun yang masuk dari luar negeri. Risiko peredaran produk ilegal dinilai bertambah setelah kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT berlaku. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa naiknya CHT akan memengaruhi kenaikan harga
-
Mudah! Ini Cara Lengkap Bayar Pajak Online via E-billing
- 13 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Jakarta – Sudah tahu cara bayar pajak online? Untuk mempermudah sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan pembayaran pajak secara daring melalui sarana e-billing. Artinya, warga negara yang akan menunaikan pembayaran pajak tidak lagi harus datang ke bank-bank atau kantor pos untuk membayar pajak. Dengan menggunakan e-billing, pembayaran
-
Pajak Lagi-Lagi Jadi Agenda ‘Seksi’ di Pertemuan G20
- 13 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Jakarta, CNBC Indonesia – Presidensi G20 sektor Keuangan atau Finance Track menyepakati akan menandatangani konvensi terkait dengan hak pemajakan perusahaan multinasional pada pertengahan 2022. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra saat bincang dengan media di Bali, dikutip Sabtu (11/12/2021). Pemajakan perusahaan multinasional ini sebelumnya sudah
-
UU HKPD Disahkan, Pembenahan Belanja Jadi Kunci
- 13 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Bisnis.com, JAKARTA — Berlakunya UU HKPD membawa potensi bertambahnya pendapatan daerah sehingga terjadi kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pemerataan layanan publik. Namun, pengelolaan belanja menjadi pekerjaan rumah agar penambahan kas membawa manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa (7/12/2021), rapat paripurna DPR menetapkan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi undang-undang. Poin-poin
-
Hingga Akhir Oktober 2021, Restitusi Pajak Capai Rp 176 Triliun
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat restitusi pajak sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp 176,21 triliun. Angka ini melonjak 13,29 persen year on year (yoy) dari realisasi sama di tahun lalu yang hanya Rp 152,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, restitusi
-
Pajak & Utang Bikin Cadev RI Naik, Rupiah Siap Hadapi “Badai”
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Jakarta, CNBC Indonesia – Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia kembali mengalami kenaikan di bulan Oktober setelah menurun di bulan sebelumnya akibat pembayaran utang pemerintah. Meski mengalami kenaikan, cadangan devisa tersebut masih agak jauh dari rekor tertinggi yang dicetak pada September lalu. Bank Indonesia (BI) pada Selasa (7/2) melaporkan cadangan devisa pada akhir November sebesar US$ 145,9 miliar,
-
DPR Sahkan RUU Keuangan Pusat – Daerah, Ini Poin-Poin Pentingnya
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) hari ini, Selasa (7/12). Beleid baru ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah. “Kami menayakan kepada setiap fraksi, apakah RUU HKPD dapat disetujuai
-
Perhatian! Ada 3 Metode Transfer Pricing Baru yang diatur dalam UU HPP
- 29 November, 2021
- Posted by:
- Category: Whats New
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan kembali tersebut dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman. Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha” adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak
-
Wajib Pajak Berkasus Bisa Tetap Ikut Tax Amnesty Jilid 2
- 29 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak ataU DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penindakan kasus pidana tidak akan terpengaruh jika wajib pajak terkait mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktur Penegakan Hukum DJP Kementerian Keuangan Eka Sila Kusna Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberlakukan PPS agar para
-
Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerima Insentif Pajak Diperluas
- 29 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Jakarta, 04/11/2021 Kemenkeu – Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor mengungkapkan, penyesuaian kriteria penerima insentif pajak yang ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, mempertimbangkan belum berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga masih
Contact us at the Premier Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.
