- 19 November, 2026
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, otoritas perpajakan tengah memacu langkah strategis guna mengejar sisa target penerimaan negara. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki PR pengumpulan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun.
Hingga penutupan Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak telah menyentuh angka Rp1.796,8 triliun atau setara dengan 76,2% dari target APBN 2026. Meski mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 23,2%, DJP tetap menggencarkan berbagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum agar target tahunan tercapai secara optimal.
Sektor Prioritas Pengawasan dan Ekonomi Digital
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penguatan pengawasan kepatuhan menjadi salah satu pilar utama dalam dua bulan terakhir tahun 2026. Fokus pengawasan tersebut diarahkan pada sejumlah sektor utama, yakni:
-
Industri manufaktur
-
Perdagangan
-
Jasa perusahaan
-
Transportasi dan pergudangan
Di samping sektor-sektor tersebut, DJP juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha di ranah ekonomi digital. Langkah ini dilakukan bukan hanya untuk mengamankan potensi penerimaan, tetapi juga untuk menjaga kesetaraan berusaha (level playing field) antara bisnis digital dan sektor konvensional.
Kombinasi Insentif Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak menjelang tutup tahun, DJP mengombinasikan pendekatan persuasif dengan penegakan hukum yang terukur:
-
Fasilitas Keringanan Sanksi: DJP menyediakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagai dorongan agar Wajib Pajak melunasi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
-
Pemeriksaan dan Penagihan: Aspek penegakan hukum tetap dijalankan melalui pemeriksaan maupun tindakan penagihan pajak.
Integrasi Data Pihak Ketiga di Dua Bulan Terakhir
Dukungan data lintas lembaga menjadi kunci penting dalam menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Bimo menyampaikan bahwa pemanfaatan data dari pihak ketiga—yang mencakup instansi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, institusi bisnis, serta sektor keuangan perbankan maupun nonperbankan—digunakan untuk menguji data yang tercatat dalam sistem inti administrasi perpajakan.
Optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga tersebut akan terus diperkuat selama dua bulan terakhir tahun 2026 guna memastikan akurasi pengujian data dan memaksimalkan penerimaan negara
