SP2DK Kini Dikirim Langsung ke Coretax: Hal yang Wajib Disiapkan dan Aturan Batas Waktunya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggeser sistem pengawasan dan komunikasi perpajakan ke arah digitalisasi. Salah satu terobosan penting dalam sistem Coretax Tax Administration System adalah penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang kini dikirimkan secara langsung melalui akun Coretax Wajib Pajak.

Bagi Anda para pelaku usaha maupun Wajib Pajak perorangan, memahami perubahan mekanisme ini sangat krusial agar tidak terlewat batas waktu atau salah langkah saat menerima notifikasi dari otoritas pajak.

250.000 SP2DK Telah Diterbitkan Secara Digital

Implementasi pengawasan digital melalui Coretax menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan oleh DJP. Berdasarkan data resmi, DJP telah menerbitkan sebanyak 250.000 SP2DK secara digital melalui platform Coretax.

Rincian dari penerbitan SP2DK tersebut mencakup:

• 185.000 SP2DK diterbitkan sebagai bagian dari kegiatan pengawasan rutin terhadap Wajib Pajak.

• 65.000 SP2DK diterbitkan guna mendukung kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Angka ini menegaskan bahwa otomatisasi data pada sistem Coretax semakin memudahkan DJP dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian laporan perpajakan.

Ketentuan Saluran Pengiriman pada Masa Transisi

Meskipun arah pengembangan difokuskan penuh pada sistem digital, saat ini sistem perpajakan masih berada dalam masa transisi. Oleh karena itu, pengiriman fisik dan saluran konvensional masih tetap berjalan:

• Saluran Pengiriman Saat Ini: Penyampaian SP2DK masih dapat dilakukan melalui layanan pos, jasa kurir, serta email terdaftar Wajib Pajak.

• Arah Penggunaan Ke Depan: Secara bertahap, akun Coretax akan diposisikan sebagai kanal utama komunikasi antara DJP dan Wajib Pajak.

Oleh sebab itu, Wajib Pajak diimbau untuk rajin memeriksa dasbor akun Coretax secara berkala agar tidak tertinggal notifikasi penting.

Aturan Batas Waktu Tanggapan dan Permohonan Perpanjangan

Kecepatan respons menjadi kunci utama ketika Wajib Pajak menerima SP2DK. Pengabaian atau penundaan penyampaian penjelasan dapat berisiko memicu proses penegakan hukum perpajakan yang lebih berat.

Berikut adalah aturan jangka waktu yang wajib diperhatikan:

1. Batas Waktu Tanggapan Normal: Wajib Pajak diberikan tenggat waktu maksimal 14 hari untuk memberikan tanggapan atas terbitnya SP2DK.

2. Pengajuan Perpanjangan Waktu: Apabila Wajib Pajak masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun surat tanggapan, pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis dapat dilakukan maksimal 7 hari dari jangka waktu normal penyampaian tanggapan berakhir.

Alur Penyelesaian SP2DK di Era Coretax

Proses penanganan SP2DK mengikuti alur sistematis sebagai berikut:

1. Penerbitan & Penyampaian: DJP menerbitkan SP2DK dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

2. Tanggapan Wajib Pajak: Wajib Pajak meninjau data yang dipertanyakan dan menyampaikan surat klarifikasi.

3. Penelitian & Analisis: Petugas pajak melakukan pengujian atas klarifikasi dan bukti pendukung yang diserahkan.

4. Tindak Lanjut: DJP menentukan langkah lanjutan berdasarkan hasil analisis.

5. Penyelesaian: Penetapan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) untuk menyelesaikan proses SP2DK.

Kesimpulan

Langkah digitalisasi pengiriman SP2DK melalui Coretax menuntut kesiapan dan ketelitian yang lebih tinggi dari para Wajib Pajak. Segera periksa dasbor akun Coretax Anda, teliti setiap data yang diminta, serta pastikan tanggapan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku agar kepatuhan perpajakan Anda tetap terjaga.