+6231 99 257 990
-
Pajak & Utang Bikin Cadev RI Naik, Rupiah Siap Hadapi “Badai”
- Posted by:
- Category: Tax Insight
No Comments
Jakarta, CNBC Indonesia – Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia kembali mengalami kenaikan di bulan Oktober setelah menurun di bulan sebelumnya akibat pembayaran utang pemerintah. Meski mengalami kenaikan, cadangan devisa tersebut masih agak jauh dari rekor tertinggi yang dicetak pada September lalu. Bank Indonesia (BI) pada Selasa (7/2) melaporkan cadangan devisa pada akhir November sebesar US$ 145,9 miliar,
-
DPR Sahkan RUU Keuangan Pusat – Daerah, Ini Poin-Poin Pentingnya
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) hari ini, Selasa (7/12). Beleid baru ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah. “Kami menayakan kepada setiap fraksi, apakah RUU HKPD dapat disetujuai
-
Perhatian! Ada 3 Metode Transfer Pricing Baru yang diatur dalam UU HPP
- Posted by:
- Category: Whats New
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan kembali tersebut dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman. Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha” adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak
-
Wajib Pajak Berkasus Bisa Tetap Ikut Tax Amnesty Jilid 2
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak ataU DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penindakan kasus pidana tidak akan terpengaruh jika wajib pajak terkait mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktur Penegakan Hukum DJP Kementerian Keuangan Eka Sila Kusna Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberlakukan PPS agar para
-
Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerima Insentif Pajak Diperluas
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Jakarta, 04/11/2021 Kemenkeu – Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor mengungkapkan, penyesuaian kriteria penerima insentif pajak yang ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, mempertimbangkan belum berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga masih
-
Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS, Rupiah Loyo ke Rp14.263
- Posted by:
- Category: Whats New
Jakarta, CNN Indonesia — Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.263 per dolar AS pada Selasa (23/11) pagi ini. Posisi ini melemah 14 poin atau 0,1 persen dari Rp14.249 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya. Di Asia, mayoritas mata uang terlihat loyo di hadapan dolar AS. Tercatat, peso Filipina melemah 0,09 persen, ringgit Malaysia melemah 0,05 persen,
-
Jangan Lupa Ikut Tax Amnesty Jilid II, Biar Nggak Kena Denda 200%
- Posted by:
- Category: Whats New
Jakarta – Tahun depan menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta-hartanya yang belum dilaporkan. Pemerintah menggelar program yang beken disebut Tax Amnesty ini untuk harta-harta yang belum dilaporkan Kebijakan yang disebut pemerintah dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program PPS ini bagaikan menjadi tax amnesty jilid II
-
Sri Mulyani Jamin Tak Semua Fasilitas Kantor Bakal Kena Pajak
- Posted by:
- Category: Whats New
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah kabar yang beredar bahwa pihaknya akan memungut pajak atas seluruh fasilitas kantor yang diberikan kepada karyawan. “Sekarang semua fasilitas kantor dipajakin, katanya begitu, tapi itu salah,” katanya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11). Ia menerangkan tidak semua fasilitas kantor akan dikenakan pajak. Fasilitas yang dimaksud dapat
-
Dirjen Pajak: UU HPP untuk perbaiki regulasi perpajakan dan dukung pemulihan ekonomi
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. UU HPP untuk perbaiki regulasi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah berlaku. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, Undang-Undang HPP akan berfungsi dan berperan ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Selain itu, UU HPP juga sebagai proyek jangka panjang dalam bidang perpajakan. UU HPP untuk perbaiki regulasi,
-
Beberapa sektor usaha ini akan menjadi andalan penerimaan pajak tahun depan
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sektor usaha penerimaan pajak, pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi andalan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan sederet sektor usaha
