+6231 99 257 990
-
Pajak Lagi-Lagi Jadi Agenda ‘Seksi’ di Pertemuan G20
- 13 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
No Comments
Jakarta, CNBC Indonesia – Presidensi G20 sektor Keuangan atau Finance Track menyepakati akan menandatangani konvensi terkait dengan hak pemajakan perusahaan multinasional pada pertengahan 2022. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra saat bincang dengan media di Bali, dikutip Sabtu (11/12/2021). Pemajakan perusahaan multinasional ini sebelumnya sudah
-
UU HKPD Disahkan, Pembenahan Belanja Jadi Kunci
- 13 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Bisnis.com, JAKARTA — Berlakunya UU HKPD membawa potensi bertambahnya pendapatan daerah sehingga terjadi kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pemerataan layanan publik. Namun, pengelolaan belanja menjadi pekerjaan rumah agar penambahan kas membawa manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa (7/12/2021), rapat paripurna DPR menetapkan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi undang-undang. Poin-poin
-
Hingga Akhir Oktober 2021, Restitusi Pajak Capai Rp 176 Triliun
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat restitusi pajak sampai dengan akhir Oktober 2021 mencapai Rp 176,21 triliun. Angka ini melonjak 13,29 persen year on year (yoy) dari realisasi sama di tahun lalu yang hanya Rp 152,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, restitusi
-
Pajak & Utang Bikin Cadev RI Naik, Rupiah Siap Hadapi “Badai”
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Jakarta, CNBC Indonesia – Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia kembali mengalami kenaikan di bulan Oktober setelah menurun di bulan sebelumnya akibat pembayaran utang pemerintah. Meski mengalami kenaikan, cadangan devisa tersebut masih agak jauh dari rekor tertinggi yang dicetak pada September lalu. Bank Indonesia (BI) pada Selasa (7/2) melaporkan cadangan devisa pada akhir November sebesar US$ 145,9 miliar,
-
DPR Sahkan RUU Keuangan Pusat – Daerah, Ini Poin-Poin Pentingnya
- 7 December, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) hari ini, Selasa (7/12). Beleid baru ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah. “Kami menayakan kepada setiap fraksi, apakah RUU HKPD dapat disetujuai
-
Wajib Pajak Berkasus Bisa Tetap Ikut Tax Amnesty Jilid 2
- 29 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak ataU DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penindakan kasus pidana tidak akan terpengaruh jika wajib pajak terkait mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktur Penegakan Hukum DJP Kementerian Keuangan Eka Sila Kusna Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberlakukan PPS agar para
-
Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerima Insentif Pajak Diperluas
- 29 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Jakarta, 04/11/2021 Kemenkeu – Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor mengungkapkan, penyesuaian kriteria penerima insentif pajak yang ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, mempertimbangkan belum berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga masih
-
Dirjen Pajak: UU HPP untuk perbaiki regulasi perpajakan dan dukung pemulihan ekonomi
- 15 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. UU HPP untuk perbaiki regulasi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah berlaku. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, Undang-Undang HPP akan berfungsi dan berperan ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Selain itu, UU HPP juga sebagai proyek jangka panjang dalam bidang perpajakan. UU HPP untuk perbaiki regulasi,
-
Beberapa sektor usaha ini akan menjadi andalan penerimaan pajak tahun depan
- 15 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sektor usaha penerimaan pajak, pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi andalan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan sederet sektor usaha
-
Ekonom: UU HPP berpotensi tambah penerimaan pajak hingga Rp90 triliun
- 15 November, 2021
- Posted by:
- Category: Tax Insight, Whats New
Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara keseluruhan berpotensi menambah penerimaan pajak antara Rp70-Rp90 triliun atau sekitar 0,4-05 persen terhadap produk domestik bruto. Kepala Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan peningkatan penerimaan pajak yang mendukung pelebaran ruang fiskal itu diharapkan dapat dioptimalkan pemerintah untuk belanja produktif dan strategis yang memiliki
